KERJA SAMBIL KULIAH DI POLITEKHNIK TUNAS PEMUDA
Ksmptn kpd tmn2 untk dpt krj sambil kuliah dgn byy terjangkau hnya dgn Rp.250rb jdi mhswa resmi di kampus terbaik kami.
fasilitas :
1.gdung milik
2.lab kmputr
3.ruang AC
4.aula
5.halaman luas
Anda bsa menikmati kuliah langsung/online.info lbh lkp hubungi kami 081324665486/085725885180 .infokan tmn2 ya sobat.salam sukses
SIARAN PERS
KPK dan Pemerintah Terus Benahi Izin Usaha Pertambangan
Rabu, 6 Desember 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka tindak lanjut penyelesaian penataan IUP, bertempat di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/12).
Rapat yang digelar secara terbuka ini, dihadiri oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Fredi Haris, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil.
Dirjen AHU Kemenkumham, Fredi Haris, mengatakan kacaunya IUP mencederai hak-hak negara. Ia mengatakan sudah lama sadar ada hak negara di balik penunggakan IUP.
“Kami siap memblokir,” kata Fredi dalam rapat koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 6 Desember 2017.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, kekisruhan IUP ini juga disebabkan oleh data yang tak terintegrasi satu sama lain. Mulai dari berbagi data pertambangan, perusahaan, dan beneficial ownershipnya.
“Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Pahala.
Usai rapat koordinasi, Pahala menyebutkan ada lima kesimpulan yang akan ditindaklanjuti. Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. Berdasarkan catatan yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat.
Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC, per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi.
Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa.
Kesimpulan terakhir adalah akan ada klarifikasi untuk tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Menurut catatan, ada Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.
Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Untuk perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownershipnya.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Febri Diansyah
Juru Bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav.4
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300 | 0813 1485 9183
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI
fasilitas :
1.gdung milik
2.lab kmputr
3.ruang AC
4.aula
5.halaman luas
Anda bsa menikmati kuliah langsung/online.info lbh lkp hubungi kami 081324665486/085725885180 .infokan tmn2 ya sobat.salam sukses
SIARAN PERS
KPK dan Pemerintah Terus Benahi Izin Usaha Pertambangan
Rapat yang digelar secara terbuka ini, dihadiri oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Fredi Haris, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil.
Dirjen AHU Kemenkumham, Fredi Haris, mengatakan kacaunya IUP mencederai hak-hak negara. Ia mengatakan sudah lama sadar ada hak negara di balik penunggakan IUP.
“Kami siap memblokir,” kata Fredi dalam rapat koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 6 Desember 2017.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, kekisruhan IUP ini juga disebabkan oleh data yang tak terintegrasi satu sama lain. Mulai dari berbagi data pertambangan, perusahaan, dan beneficial ownershipnya.
“Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Pahala.
Usai rapat koordinasi, Pahala menyebutkan ada lima kesimpulan yang akan ditindaklanjuti. Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. Berdasarkan catatan yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat.
Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC, per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi.
Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa.
Kesimpulan terakhir adalah akan ada klarifikasi untuk tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Menurut catatan, ada Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.
Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Untuk perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownershipnya.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Febri Diansyah
Juru Bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav.4
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300 | 0813 1485 9183
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI
PILKADA SERENTAK
TANGERANG SOROT NUSWANTORO.Dalam waktu dekat ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan segera digelar, termasuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Tangerang.
Dalam Pilkada 2018 pada dua wilayah itu tampaknya akan berlangsung sengit, karena dari incumbent disinyalir akan menang dengan mudah pada demokrasi lima tahunan ini.
Seperti yang dikatakan oleh Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Ciputat Tangerang Selatan Zaki Mubarok. Dia menyebut bahwa petahana Arief R Wismansyah dan Ahmed Zaki Iskandar berpeluang besar menjadi Wali Kota Tangerang serta Bupati Tangerang periode 2018 - 2023. Pasalnya mereka hadir dari kalangan konglomerat.
"Mereka ini para incumbent merupakan calon dari kalangan konglomerat yang sulit dikalahkan pada Pilkada 2018," ujar Zaki Mubarok, Selasa (5/12/2017).
BACA JUGA :
- Pengamat : Dipasangkan Dengan Siapapun Arief Berpotensi Menang Lagi
- Zaki Instruksikan Kader Golkar Menangkan Pilkada Tangerang 2018
- Pilkada Tangerang, Wakil Ketua MUI: Kekuatan Zaki Serentak di setiap Kecamatan
Menurut Zaki, kedua orang itu sangat memiliki modal yang signifikan. Baik dari segi material mau pun penggalangan massa. Dia menuturkan, banyak parpol sedang berlomba - lomba dalam mengusung calon petahana ini. Sehingga kedua kandidat itu sangat mudah mendapatkan rekomendasi dari para elite politik.
"Parpol juga tidak mau kalah dalam pertarungan Pillkada, sebab mengusung mereka sangat potensial untuk menang. Bahkan parpol - parpol itu sendiri yang mendekati kedua orang itu. Ya pastinya ada deal - deal politik di dalamnya," tutur Zaki.
Situasi ini membuat sistem demokrasi menjadi tak sehat. Bahkan dirinya menyatakan demokrasi di Tangerang berada dalam masa kegaduhan.
"Jadinya masyarakat tidak punya pilihan calon alternatif. Dan rawan calon tunggal pada Pilkada 2018 di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kalau seperti ini demokrasi tidak berjalan baik," ungkap Zaki.
Dia juga menambahkan, sejumlah kandidat lainnya malu - malu dalam mengikuti proses demokrasi. Mereka tak berani menentukan sikap dan menyatakan untuk maju bersaing dengan incumbent. "Contohnya saja Pak Sachrudin yang saat ini menjadi wakil Pak Arief. Beliau masih ragu untuk maju. Beberapa kandidat lainnya juga masih malu - malu," imbuh Zaki.
Zaki menilai tokoh lokal tak begitu menjual. Sistem kaderisasi partai pun tidak berjalan dengan sesuai. Terlebih tidak adanya calon dari independen yang mendaftar diri sebagai calon pemimpin.
"Ya kalau mau melawan incumbent mesti dari tokoh nasional. Seperti misalnya Rieke Diah Pitaloka dari PDIP yang bisa melawan Pak Arief. Karena sosok Rieke sudah terkenal dan mempunyai kapasitas yang mempuni," papar Zaki.
0 komentar:
Post a Comment